KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI INDONESIA
Pemerintah memiliki pekerjaan rumah besar untuk meningkatkan kapasitas dan
kualitas manusia Indonesia yang tercermin melalui indeks pembangunan manusia
(IPM).
Merujuk data terbaru Human Development Index yang dirilis United Nations Development Programme (UNDP), kualitas manusia Indonesia pada 2011 masih berada di urutan bawah negara-negara ASEAN meskipun mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
Presiden Representative UNDP El Mostafa Benlamlih mengingatkan, Pemerintah Indonesia perlu memerhatikan upaya-upaya peningkatan di tiga sektor yakni pendidikan, kesehatan,dan pendapatan per kapita.“Agar bisa bersaing dengan dunia global,” ungkap Mostafa pada konferensi pers di Gedung Kementerian PPN/ Bappenas,Jakarta,kemarin.
Menurut dia, untuk mencapai daya saing itu, beberapa langkah perlu ditempuh, di antaranya meminimalisasi kesenjangan pembangunan di daerah yang hingga saat ini cenderung tidak seimbang. Pemerataan pembangunan penting untuk menarik investasi ke Indonesia. Untuk itu,pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. “Orang di Jakarta dan daerah harus punya kesempatan yang sama,” kata dia.
Mostafa juga menekankan pentingnya penguatan sektor pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dia meyakini, jika kualitas manusia dari sisi pendidikan terangkat, daya beli juga berpotensi terangkat. IPM Indonesia tahun ini berada pada level 0,617 atau naik tipis dibandingkan tahun lalu yang berada di level 0,613.
Dengan nilai tersebut, peringkat Indonesia kini berada di posisi ke-124 dari 187 negara. Di ASEAN, Singapura menduduki peringkat pertama dengan IPM 0,866, diikuti Brunei Darussalam dengan nilai 0,838, Malaysia dengan 0,761, Thailand dengan nilai 0,682, dan Filipina dengan nilai 0,644. Indonesia hanya unggul jika dibandingkan Vietnam yang memiliki nilai IPM 0,593, Laos dengan nilai 0,524, Kamboja 0,523, dan Myanmar dengan nilai IPM 0,483.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana memaparkan, indeks kesehatan manusia Indonesia tahun ini berada di level 0,779, indeks pendapatan 0,518, dan indeks pendidikan 0,584. Pemerintah mengklaim terus berupaya mengejar ketertinggalan IPM Indonesia dengan negara lain, minimal dalam satu kawasan.
Pihaknya optimistis kualitas manusia Indonesia bisa diperbaiki dengan ditandai peningkatan IPM Indonesia. “Bisa asal dengan kerja keras,” ujar guru besar Universitas Padjajaran ini. Dia menyebutkan, setidaknya lima hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, di antaranya peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat, dan pengembangan dan peningkatan kapasitas daerah di tengah pemberlakuan sistem desentralisasi. “SDM yang baik akan mendorong percepatan peningkatan daya beli,” kata Armida.
Bappenas juga memfokuskan pada percepatan peningkatan gross national income (GNI) atau pendapatan nasional rumah tangga untuk meningkatkan IPM. Saat ini GNI Indonesia hanya USD3.716. Deputi bidang SDM dan Kebudayaan Kementerian PPN/ Bappenas Nina Sardjunani menambahkan, pemerintah sudah menyiapkan berbagai kebijakan dan program peningkatan IPM.
Program-program tersebut telah sejalan dengan upaya mencapai Millennium Development Goals (MDGs). Untuk bidang kesehatan, pemerintah mengklaim sudah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari penyediaan bantuan operasional kesehatan, Jamkesmas, Jamkesda,dan Jampersal untuk menjamin kesehatan penduduk.
Di bidang pendidikan, pemerintah meneruskan program Wajib Belajar 9 Tahun untuk peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
Keadaan
ketenagakerjaan di Indonesia pada Bulan Agustus 2011 menunjukkan penurunan
tingkat pengangguran. Jumlah pengangguran mengalami penurunan sekitar 420 ribu
orang jika dibandingkan keadaan Bulan Februari 2011.Meski begitu, kualitas
sumber daya manusia di Indonesia masih rendah.
Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Muhaimin Iskandar menyebutkan, berdasarkan
data BPS, selama periode satu tahun terakhir terjadi kenaikan tingkat
partisipasi angkatan kerja sebesar 0,62 persen.
"Meskipun
keadaan ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan perbaikan, namun Indonesia
masih tercatat sebagai negara yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang
masih rendah," ujar Menakertrans dalam sambutan tertulis yang dibacakan
Sekjen Kemnakertrans Muchtar Luthfie pada acara Temu Wicara Media di Hotel
Puncak Raya, Cisarua Bogor, Sabtu (26/11).
Apalagi,
pada 2 November 2011, UNDP menyebutkan Human Development Index (HDI) Indonesia
berada di urutan 124 dari 187 negara. Posisi tersebut jauh di bahwa Singapura
yang berada di urutan 26, Malaysia 61, bahkan Thailand yang berada di urutan
101 dan Philipina 112.
Berdasarkan
kondisi yang objektif tersebut, maka Indonesia harus melakukan upaya perbaikan
berbagai infrastruktur di sektor yang diperlukan untuk dapat memperkuat posisi
negara agar dapat bersaing di pasar global.
“Salah
satu persoalan penting yang perlu diperbaiki adalah kualitas SDM, baik secara
mikro yaitu perbaikan manajemen SDM dalam suatu perusahaan atau instansi atau
secara makro yaitu memperbaiki angkatan kerja dalam skala nasional,” katanya.
Pemerintah
berupaya untuk terus membuka lapangan kerja baru, namun salah satu solusi yang
diprioritaskan adalah memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kemampuan
dan keterampilan dasar masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan.
Saat ini,
Kemnakertrans berupaya mencetak wirausaha tangguh di berbagai bidang, dengan
merancang pola kerjasama antara balai latihan kerja (BLK) milik pemerintah dan
3.000 lembaga pelatihan kerja swasta di seluruh wilayah Indonesia. “Sinergi ini
diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta latihan kerja yang
didominasi para pencari kerja dan calon wirausahawan,” katanya.
Berdasarkan
Data Kemnakertrans tahun 2011, jumlah BLK yang sedang beroperasi adalah 237
balai latihan milik pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Terdiri 195 BLK
Industri, 18 BLK Ketransmigrasian dan 24 BLK pengembangan produktivitas
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar